Memahami Makna Demokrasi dalam Peringatan Hari Demokrasi Internasional

Hari Demokrasi Internasional menjadi kesempatan bagi kita untuk merefleksikan dan meningkatkan sistem demokrasi kita agar lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Oleh: Wafi AM.

Demokrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya;

* * *

Pemerintahan rakyat, atau demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Mengutip dari Wikipedia, sejarah demokrasi dunia lahir dari Yunani kuno tepatnya di Kota Athena yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara Abad ke-4 Sebelum Masehi sampai dengan Abad ke-6 SM.

Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara.

Tanggal 15 September diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional. Memang banyak yang tidak mengetahui 15 September memperingati hari apa, karena memang jarang ditemui perayaannya.

Peringatan Hari Demokrasi dicetuskan pertama kali oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2007.

Tujuannya adalah untuk mempromosikan peran pemerintah dalam menjaga demokrasi terbuka di antara semua negara anggota Piagam PBB dan untuk merayakan sistem nilai yang terdapat dalam demokrasi, memberi semua warga negara kekuatan untuk membuat keputusan mengenai semua aspek kehidupan mereka.

Dalam upaya mereka untuk mengadvokasi masyarakat demokratis di seluruh dunia, PBB melayani berbagai tujuan termasuk memantau pemilu, bekerja untuk memperkuat institusi dan akuntabilitas demokrasi, dan membantu negara pulih dari konflik untuk membuat konstitusi mereka sendiri.

Sejarah Singkat Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Sejarah demokrasi di Indonesia juga memiliki perjalanan yang menarik. Setelah mengalami penjajahan selama berabad-abad, Indonesia mencapai kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Proses pembentukan negara baru ini ditandai dengan semangat demokrasi yang tinggi. Namun, tantangan dan dinamika politik tetap menguji ketahanan sistem demokrasi Indonesia.

Demokrasi di Indonesia mengalami berbagai fase, termasuk periode awal kemerdekaan, masa Orde Lama, dan era Reformasi.

Pada tahun 1998, gerakan Reformasi mengguncang Indonesia dan mengubah arah politik negara ini menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

Berikut ini adalah sistem demokrasi yang pernah dipakai di Indonesia:

Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Sistem demokrasi yang pertama kali dipakai di Indonesia adalah demokrasi parlementer. Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959.

Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan politiknya terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih oleh rakyat.

Dalam demokrasi parlementer, rakyat memilih para anggota parlemen melalui pemilihan umum, dan anggota parlemen tersebut kemudian membentuk pemerintahan.

Pemimpin negara dalam sistem ini biasanya adalah seorang monarki atau presiden seremonial yang memiliki peran simbolis, akan tetapi perannya dalam pemerintahan terbatas.

Parlemen adalah badan yang memiliki peran terbesar dalam urusan pemerintahan. Biasanya, dalam sistem ini kekuasaan dalam pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.

Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1965.

Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut “Dwi Tunggal” yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden.

Pemimpin atau kelompok tersebut dianggap sebagai orang yang paling memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan mereka bertindak sebagai mediator atau penengah antara rakyat dan pemerintah.

Demokrasi terpimpin mengklaim menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai sosialisme.

Dalam prakteknya, demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pemimpin dan partai politik yang dominan, dengan tujuan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat.

Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1966-1998)

Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menerapkan Pancasila sebagai prinsip dasar berdemokrasi.

Pada awalnya demokrasi ini diharapkan sebagai pencerah dari pemerintahan sebelumnya, Soeharto dianggap sebagai tokoh yang dapat membawa Indonesia kepada masa kepemerintahan otoriter sebelumnya yang dipegang oleh Sukarno.

Akan tetapi kenyataan berkata tidak, ternyata ekspetasi tak seindah kenyataan. Pemerintahan yang otoriter tetap mendominasi pada masa ini.

Demokrasi yang tertutup, kekangan warga negara pada hak asasi, dan persaingan politik yang tidak sehat menjadi ciri utama di masa ini.

Demokrasi Pasca Reformasi (1998-sekarang)

Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

Setelah lengsernya Soeharto, tonggak kepemimpinan berpindah ke Habibi. Ini merupakan awat munculnya reformasi yang membuat sistem pemerintahan di Indonesia menjadi lebih terbuka, kekangan-kekangan terhadap warga negara mulai dihapuskan.

Demokrasi pasca Reformasi adalah mas yang sangat membahagiakan, karena memang pemerintahan sebelum-sebelumnya cenderung bersifat otoriter, diktator dan tertutup.

Dengan adanya reformasi ini kebebasan warga negara menjadi terjamin dan pemerintahan yang semakin terbuka.

Arti Penting Demokrasi

Makna penting dari demokrasi terletak pada partisipasi aktif warga negara dalam pembuatan keputusan politik dan kebijakan negara.

Demokrasi memungkinkan setiap orang untuk memiliki hak suara yang sama dalam pemerintahan dan dilindungi hak asasi manusia.

Di dalam sistem demokrasi, rakyat menjadi pemegang utama arah kebijakan negara melalui mekanisme pemilihan umum yang adil dan bebas.

Namun, perlu diingat, bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Terdapat tantangan dan masalah yang harus dihadapi dalam menjaga keberlanjutan demokrasi, seperti politik uang, ketimpangan sosial dan ekonomi, korupsi, dan konflik kepentingan.

* * *

Oleh karena itu, memperingati Hari Demokrasi Internasional menjadi kesempatan bagi kita untuk merefleksikan dan meningkatkan sistem demokrasi kita agar lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Referensi: